Manfaat lain dari MoU tersebut kata Anies yaitu berbagai program Pemprov DKI Jakarta terus dimonitor untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara.
"Keempat pendampingan dan monitoring pelaksanaan pada penanganan pandemi mulai dari bansos, vaksinasi, hingga distribusi oksigen," ucap Anies Baswedan.
Anies Baswedan menyebut dukungan Kejati DKI Jakarta signifikan sekali kepada jajarannya di Jakarta, baik di Dinas (SKPD) maupun jajaran BUMD.
"Harapannya dengan didampingi, dibimbing, dan mendapat arahan dari Kejati, Insya Allah tata kelola yang dilaksanakan di Jakarta bisa berjalan makin baik, dan perbaikan bisa kita lakukan secara sistemik, secara terus-menerus," tutur Anies Baswedan.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama di bidang hukum dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk semakin mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Jakarta.