"Berkaitan dengan subsidi-subsidi lainnya, termasuk untuk air bersih. Saya sudah meminta kepada PAM Jaya, kalau buruh atau para pekerja ingin mendapatkan subsidi air bersih dari PAM Jaya, maka kami akan memberikan untuk itu," ujar dia.
Di sisi lain, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta merupakan penengah antara buruh dan pengusaha dalam penetapan UMP Jakarta 2026. Dia mengakui dinamika tarik menarik antara kelompok buruh dan pengusaha pasti akan terjadi dalam pembahasan UMP.
"Tentunya pasti terjadi tarik-menarik untuk pengusaha maunya 0,5, buruh maunya 0,9. Di mana Pemerintah DKI Jakarta berada, itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang ada di Jakarta," ucap dia.