Pramono pun berharap Jakarta bisa menetapkan UMP lebih awal.
"Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat," kata Pramono.
Dia mengaku telah menerima laporan terkait peraturan pemerintah (PP) yang menjadi landasan penetapan UMP 2026. Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menjadi penegah yang adil bagi buruh maupun pengusaha.
Pramono pun telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menggelar rapat koordinasi untuk mencari titik temu aspirasi kedua pihak.
"Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya," tandas Pramono.