Salah satu fondasi untuk mempercepat upaya tersebut adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyatuan data dan digitalisasi bantuan sosial terus didorong agar pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Namun, intervensi pemerintah juga diarahkan untuk membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan, akses permodalan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program ini juga diharapkan menjadi pintu masuk pemberdayaan keluarga, melalui upaya mendorong orang tua siswa agar lebih mandiri dan produktif.
Pada sektor ekonomi, sebanyak 3,25 juta pelaku UMKM telah memperoleh akses terhadap permodalan terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM. Penguatan usaha juga perlu disertai akses bahan baku, teknologi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran agar pelaku UMKM dapat berkembang dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.
Penciptaan lapangan kerja dan perluasan rantai pasok turut menjadi bagian dari strategi tersebut. Dalam ekosistem program Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja, sementara 148.000 pelaku usaha baru masuk dalam rantai pasoknya.
Menko Muhaimin menegaskan, penurunan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.
“Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” kata Cak Imin.