JAKARTA, iNews.id - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu, mengatakan terdapat dugaan penggelembungan suara di Sirekap KPU. Hal itu menjadi salah satu indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, rakyat dan partai politik pun kebingungan untuk melaporkan kecurangan tersebut. Adian merasa ragu bila aduan kejanggalan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rakyat ini bingung, partai-partai bingung, ketemu kecurangan pemilu, ngadu ke mana? MK? Ada pamannya. Terus di mana? Mau enggak mau pilihannya adalah hak angket," kata Adian dalam dialog spesial "Rakyat Bersuara" bersama Aiman Witjaksono yang disiarkan iNews, Selasa (20/2/2024).
Dia menegaskan, DPR berhak mengontrol produk undang-undang. Parlemen punya tanggung jawab mengawasi pengeluaran dana APBN yang disetujuinya.
"Ditarik ke parlemen, parlemen bertanggung jawab mengontrol produk UU salah atau tidak. Parlemen bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu," tutur Adian.
Merespons itu, Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Maman Abdurrahman mempersilakan anggota legislator mendorong hak angket di DPR. Hanya saja, politikus Partai Golkar itu menegaskan, partainya belum menunjukkan sikap terhadap usulan hak angket.
"Kalau teman-teman mau dorong lewat hak angket, silakan. Tetapi bahwa Golkar mau setuju, itu nanti dulu," ujar Maman.