Ketiga, ponsel yang disita polisi memuat indentitas para narasumber.
"Ketiga, bagaimana kemudian ada hal penting di dalam HP saya berupa identitas narasumber, percakapan dengan narsum, yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi, sehingga tak dijadikan pertimbangan dalam putusan praperadilan tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi," ujar dia.
Aiman khawatir masyarakat akan takut menyampaikan informasi penting saat identitas narasumber berusaha digali. Selain itu, dia mengaku sudah menyatakan semoga informasi yang diterima terkait dugaan polisi tak netral salah.
"Saya meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Jadi, bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan," ujar dia.
"Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bentuk pengingat, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan karena statusnya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu dipidana, ini yang perlu digarisbawahi. Ada wartawan yang mengkritik, lalu dilakukan pidana, maka ini semua adalah tragedi demokrasi," katanya.
Sebelumnya dalam pertimbangan hakim, status Aiman sebagai wartawan dan memilik hak tolak sejatinya telah masuk materi pokok perkara. Oleh karena itu, hakim mengesampingkan dalil tersebut.
"Menimbang bahwa dalam perkara a quo adalah perkara peradilan, dan untuk menentukan apakah pemohon pada saat mengungkapkan pemberitaan tersebut statusnya adalah wartawan aktif ataukah bukan, sudah memasuki materi pokok perkara dan menilai substansinya adalah masuk materi perkara, maka hakim tak mempertimbangkan dalam perkara praperadilan a quo," kata hakim tunggal Delta Tamtama saat membacakan putusan praperadilan.