Menurut Azhari, tidak ada alasan logis bagi Aceh untuk berbagi pengelolaan, apalagi jika itu justru mengaburkan batas-batas wilayah yang selama ini sudah jelas. Ia menilai tawaran kerja sama tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap sejarah dan legalitas yang telah dimiliki Aceh selama puluhan tahun.
"Ini bukan soal pulau semata. Ini simbol marwah dan harga diri masyarakat Aceh," ujar Azhari, sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi DPD RI.
Dia pun mendesak Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas dan menolak segala bentuk kompromi yang bisa melemahkan posisi provinsi tersebut.
Azhari Cage turut mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu mempertahankan wilayahnya. Ia menyebut pulau-pulau ini bukan sekadar lahan kosong, tetapi bagian dari sejarah dan eksistensi Aceh sebagai entitas daerah yang punya hak khusus berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh).
"Mari kita jaga ini bersama. Ini bukan hanya tentang pulau-pulau, ini tentang identitas dan keberlanjutan kita sebagai bangsa Aceh," tegasnya.