"Pertama adalah tentang frasa-frasa di dalam sejumlah pasal dalam UU ITE bersifat sangat sumir. Misalnya pada pasal 27 ayat 1, dengan muatan yang melanggar (kesusilaan), ini sudah bolak balik dipermasalahkan," ucapnya.
Selain pasal 27 ayat 1, dia juga menyoroti pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik dan Pasal 29.
Di kesempatan yang sama, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sendrayati Moniaga mendukung revisi UU ITE. Menurut dia, revisi UU ITE bertujuan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.
Dia menyebut Komnas HAM akan menyusun standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal itu nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam proses revisi UU ITE.
"Bisa menjadi pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan dan atau pelanggaran terhadap hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pedoman bagi individu dan kelompok agar memahami tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, untuk bisa memastikan hak asasinya terlindungi dan tak melakukan tindakan diskriminatif,” katanya.
Tim kajian UU ITE akan memasuki tahap akhir dari kegiatan FGD. Selanjutnya, tim akan segera menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga, dan juga narasumber dari DPR dan partai politik.