Banggar DPR Minta Pemerintah Pertajam Program Prioritas untuk Perkuat Fiskal

Felldy Aslya Utama
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah meminta pemerintah mempertajam program prioritas dalam APBN 2026. (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah mempertajam program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini penting agar dapat memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas imbas serangan Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Said menuturkan, pemerintah tidak perlu memaksa seluruh program berjalan bersamaan. Program yang bersifat wajib dan mendesak harus tetap berjalan, tapi program yang dinilai masih bisa ditunda bisa dialihkan menjadi proyek tahun jamak.

"Agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2025).

Legislator PDIP ini menyoroti salah satu poin krusial seperti pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol. Pemerintah diminta menahan diri untuk menggarap proyek tersebut untuk mengamankan ketersediaan dana cadangan mitigasi risiko global.

"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," kata dia.

Said menegaskan, meski program tersebut ditunda, bukan berarti dibatalkan. Tetapi sebagai strategi menegaskan pemerintah memiliki kantong tebal untuk menghadapi situasi yang sulit diprediksi.

Dia juga menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kg yang membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun. Program ini membengkak lantaran sistem distribusi yang masih terbuka sehingga tidak tepat sasaran. Banggar mengusulkan skema distribusi dengan teknik biometrik.

"Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal," ucapnya.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
Nasional
23 jam lalu

Purbaya Pastikan Belum Revisi APBN 2026 usai Harga Minyak Dunia Melonjak

Nasional
23 jam lalu

Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun di Februari 2026, Ini Penjelasan Purbaya

Nasional
2 hari lalu

Purbaya Ungkap Belum Ada Rencana Naikkan Harga BBM Subsidi usai Minyak Dunia Melonjak

Nasional
3 hari lalu

Roy Suryo Wanti-Wanti Indonesia Tak Salah Bersikap terkait Perang AS-Israel Vs Iran

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal