Bersama partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), Perindo mengajukan tiga alternatif, yakni ambang batas 0% secara nasional, ambang batas 3,5% di setiap daerah pemilihan, atau ambang batas 1% secara nasional. Ketiga opsi tersebut merupakan usulan yang masih perlu dibahas oleh pembentuk undang-undang.
Ferry menegaskan, perubahan kebijakan tidak cukup hanya menentukan besaran persentase, tetapi juga harus didukung metode perhitungan yang transparan dan konsisten. Perindo juga menyiapkan langkah antisipasi melalui penguatan konsolidasi kader, strategi elektoral, dan pembentukan koalisi apabila ambang batas tetap 4% atau ditetapkan lebih tinggi.
Melalui diskusi tersebut, Partai Perindo mendorong pembahasan ambang batas parlemen yang memberikan kepastian aturan bagi seluruh peserta pemilu sekaligus menjaga keterwakilan suara rakyat. Penentuan angka 1%, menurut Ferry, harus diperjuangkan melalui argumentasi metodologis dan proses legislasi yang terbuka, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik.