JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 bupati dan wali kota yang belum membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Sikap tegas ini dinilai menunjukkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Selain itu Mendagri juga memerintahkan jajaran eselon 1, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah, M Ardian Novrianto untuk monitoring mingguan realisasi APBD 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam kaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di Daerah.
"Realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD," ujar Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).
Dia menuturkan, hasil pemantauan rutin Kemendagri yang datanya telah dicek kembali dengan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.
Bahkan, kata dia di beberapa daerah yang termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang penyebaran Covid 19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah.
"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu front liner penanganan Covid -19 di daerah," ucapnya.