JAKARTA, iNews.id - Sejumlah organisasi profesi pers menyampaikan masukan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait maraknya kekerasan terhadap jurnalis dan kasus kriminalisasi karya jurnalistik. Mereka menekankan perlunya pemahaman aparat kepolisian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus yang wajib dipatuhi.
Audiensi dihadiri perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Seluruh Indonesia (PRSSNI).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I Departemen Hukum dan HAM PWI, Aiman Witjaksono menegaskan bahwa reformasi Polri harus mencakup perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Pasalnya, ancaman, kekerasan, hingga intimidasi terhadap jurnalis masih kerap terjadi.
“Reformasi Polri tidak boleh hanya administrasi dan kosmetik. Perlindungan jurnalis adalah indikator penting keberpihakan Polri pada demokrasi. Jurnalis itu mitra, bukan ancaman,” ucap Pemimpin Redaksi iNews itu, Rabu (26/11/2025).
Aiman menambahkan, adanya kepastian hukum yang konsisten merupakan 'jantung kepercayaan publik'.
Sementara itu, Badan Pertimbangan dan Pengawas AMSI, Wenseslaus Mangut menyoroti pentingnya pemahaman aparat kepolisian hingga tingkat daerah mengenai posisi UU Pers sebagai lex specialis dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kerja jurnalistik.