Selain itu, Hashim juga menyinggung soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga bermasalah sebanyak 17,5-18 juta yang belum dituntaskan secara baik oleh KPU. Dia mengaku mendapatkan informasi di Kabupaten Bangkalan, ada sejumlah TPS yang pemilihnya memiliki tanggal lahir yang sama yaitu sebanyak 250 pemilih yang lahir di pada 1 Juli dan 1 Januari.
"Lalu kami kirim tim ke sana, ditemukan fakta bahwa warga di sana sebanyak 90 persen adalah TKI yang bekerja di luar negeri karena itu warga di sana kaget mengapa nama TKI itu masuk dalam DPT yang sebenarnya tidak ada," katanya.
Hashim juga mengatakan, setelah pemungutan suara di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh suara 80 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 19 persen.
Lalu dia membandingkan dengan perolehan suara Prabowo-Hatta di Pemilu 2014 yang menang di Kabupaten Bangkalan, namun lima tahun kemudian kalah telak di wilayah itu. Dia juga mempertanyakan mengenai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia, yaitu surat suara telah tercoblos.
"Dalam kasus itu satu partai tertentu pendukung paslon 01 diuntungkan. Kebetulan saja yang diuntungkan salah satu caleg Partai Nasdem yang merupakan anak dubes Indonesia di Malaysia dan itu semua menguntungkan 01," ujarnya.
Hashim meminta kasus tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu.