Untuk Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, sambung dia, Rp 230 miliar untuk kesiapsiagaan bencana alam dan sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp 50 miliar untuk penambahan program rumah sederhana/rutilahu untuk 3.000 KK atau 3.000 unit; Rp 114 miliar di Sekretariat Jenderal yang sebagian besar untuk rehab gedung bangunan Kemensos dan sarpras serta kegiatan pendukung lainnya; Rp 10 miliar di Inspektorat Jenderal dalam rangka penguatan, pengawasan dan akuntabilitas program-kesejahteraan kesejahteraan sosial ; dan Rp 50 miliar untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun puskesos di desa.
“Sehingga optimalisasi yang kami usulkan adalah optimalisasi Rp 712 miliar, dari 18,8 juta KPM menjadi 18,5 juta KPM, ada pengurangan sebesar 300.000 KPM,” paparnya.
Mantan anggota DPR ini pun memberikan sejumlah contoh gambar balai rehabilitasi dan loka di sejumlah daerah yang perlu direhabilitasi, berikut dengan desainnya.
“Ini contoh-contoh balai dan loka kami yang kondisinya aktual. Di Bandung, Balai Handayani kondisinya mengkhawtairkan, tidak pernah dialokasikan anggaran memadai hanya sekedar perawatan dan tambahan-tambahan sedikit, loka di Aceh, Darusaadah di Aceh, kami usulkan alokasi diperbaiki,” katanya.