“Termasuk penyiapan area-area open space, dukungan humas dan publikasi, pengeluaran SDM, penyusunan undang-undang dan bantuan hukum. Saya dapat info tidak pernah ada renovasi yang memadai di sarpras perkantoran gedung-gedung milik Kemensos selama bertahun-tahun,” ujar Juliari.
Karena itu, politikus PDIP ini mengsulkan untuk melakukan optimalisasi program kartu sembako atau BPNT, dengan memangkas 300.000 Kelaurga Penerima Manfaat (KPM) dari 18,8 juta menjadi 18,5 juta KPM. Dan dia memohon persetujuan dari Komisi VIII DPR.
“Seperti yang tadi saya sampaikan kami mengusulkan dan memohon persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII adalah merevisi target KPM untuk dicantumkan di pagu anggaran 18,8 juta menjadi 18,5 juta,” katanya.
Menurut Juliari, Kemensos juga sudah menyampaikan surat terkait usulan optimalisasi itu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk usulan tambahan anggaran tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatkan dari optimalisai tersebut dari revisi pengurangan target KPM yakni, Rp 276 miliar untuk tambahan revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai dan loka di Dirjen Rehabilitasi sosial yang mana, sudah ada alokasi Rp 214 miliar untuk rehabilitasi.
“Jadi, ini pagu anggaran sudah ada Rp214 miliar, ini adalah tambahannya yang kami usulkan,” katanya.