Oleh sebab itu, Fickar meminta agar Kemenkumham tidak mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko. Dia mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham bisa terjebak melanggar UU Partai Politik jika mengesahkannya.
"Karena itu hasilnya pun tidak sah termasuk mengangkat Ketua Umum baru. Oleh karena itu tidak ada alasan yuridis untuk disahkan hasilnya di kementrian kehakiman," katanya.
Sebelumnya kepengurusan kubu Moeldoko telah melayangkan permohonan pengesahan ke Kemenkumham. Kementerian pun mengatakan masih mempelajari permohonan itu.