Daniel juga mendorong pemerintah menjadikan kasus tersebut sebagai momentum memperbaiki tata kelola lembaga konservasi melalui audit nasional. Audit, menurut dia, tidak hanya memeriksa administrasi keuangan, tetapi juga kualitas pakan, layanan kesehatan veteriner, serta standar kesejahteraan satwa.
“Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja, sehingga belanja yang berkaitan dengan pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel,” kata Daniel.
Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” tegasnya.
Selain itu, Daniel meminta kementerian terkait memastikan kebutuhan pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap terpenuhi selama proses hukum berjalan.
“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” tutupnya.