JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR RI menyetujui rancangan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR menilai peraturan baru ini dapat membuat pilkada dapat berlangsung lebih demokratis dan transparan.
"Dengan PKPU Nomor 8 terbaru, threshold (ambang batas pencalonan) menjadi turun, ini akan membuat pelaksanaan pilkada lebih demokratis. DPR telah membuktikan komitmennya untuk medengar aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Senin (26/8/2024).
Mardani menyatakan, aturan PKPU yang merujuk pada keputusan MK itu dapat memberikan kesempatan partai-partai politik mengajukan kadernya berkontestasi dalam pilkada.
"PKPU terbaru ini membuka kesempatan partai politik untuk mengajukan kadernya untuk maju di Pilkada. Selain itu pemilh juga bisa cerdas karena memungkinkan bisa menjadi cross cutting voters atau pemilih gabungan dari pendukung calon," tutur Legislator dari Dapil DKI Jakarta I ini.
Lebih lanjut, Mardani menyebut PKPU Nomor 8 tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan putusan MK dapat melemahkan praktik politik uang. Hal tersebut mengingat fenomena saat ini meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.
"Kita harapkan praktik money politik dapat ditekan karena saat ini pemilih sudah lebih engage,” ungkap Mardani.
“Saatnya muncul merit system, kualitas di atas isi tas (money politic),” imbuhnya.