“Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai pelayanan kepada rakyat menjadi kendor," katanya.
Ali mendesak pemerintah pusat segera melakukan pemetaan nasional terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga PPPK. Menurutnya, evaluasi perlu difokuskan pada daerah dengan risiko fiskal tinggi, seperti daerah yang memiliki belanja pegawai besar, pendapatan asli daerah (PAD) rendah, serta bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Evaluasi dan pemetaan nasional ini krusial agar kebijakan pengangkatan PPPK di masa mendatang tidak menimbulkan krisis pembayaran gaji baru. Kita tidak ingin melihat kebijakan pemotongan pendapatan aparatur seperti ini menjadi lumrah dan dilakukan secara berulang karena perencanaan yang kurang matang," katanya.
Selain itu, Ali meminta pemerintah menyusun solusi jangka panjang melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merumuskan skema pendanaan PPPK yang lebih berkelanjutan.