Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang Hartono membenarkan adanya tagihan pajak dengan nominal tinggi kepada Anis. Dia menjelaskan, nominal tersebut didasarkan pada penetapan appraisal yang ditunjuk pemerintah sebelumnya.
Namun, Hartono mengakui banyak terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian antara data penetapan dengan fakta objek pajak di lapangan.
Sebagai langkah penanganan, Bapenda Jombang membuka layanan bagi warga yang keberatan dengan tagihan pajaknya. Warga dipersilakan datang langsung ke kantor Bapenda untuk mengajukan perbaikan atau penurunan pajak.