Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengonsolidasikan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait agar respons bencana berjalan cepat, terpadu, serta tidak tumpang tindih.
“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.
AHY menegaskan penanganan bencana tidak berhenti setelah fase tanggap darurat selesai. Pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil assessment kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pemulihan akan dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan lebih tangguh. Infrastruktur yang rusak tidak hanya dikembalikan fungsinya, tetapi juga akan dibangun dengan memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.