"Kalau kita, bagaimana identitas kebangsaan kita? Bagaimana identitas Indonesia Raya kita yang dicita-citakan oleh Bung Karno harus menguasai, harus membangun peradaban, harus mengedepankan etika dan moral. Tiba-tiba untuk usia dan juga untuk ijazah dilakukan intervensi kekuasaan seperti itu," ujar Hasto.
Atas dasar itu, Hasto menilai putusan MK menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa seorang pemimpin harus menempuh jalan konstitusional.
"Maka, inilah yang menjadi basis bagi kita semua untuk membangun kesadaran di tengah rakyat, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, jalan konstitusional itu harus dipenuhi, bukan jalan intervensi dari orang tuanya," kata Hasto.
Sebelumnya, Sekjen PKS M Kholid mengaku telah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik terkait aspirasi masyarakat tentang usulan pembentukan hak angket ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu komunikasi yang sudah dibangun yakni dengan PDIP. Kholid menyebut, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri itu menyambut baik aspirasi tersebut.
"Terakhir komunikasi dengan sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait 'Ijazah Gate' ini," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, PKS akan terus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membahas usulan hak angket polemik ijazah Gibran ini.