Demikian jawaban dan pendapat dari kami mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara KOF. Semoga menjadi perhatian dari OJK mengenai hal ini. OJK tidak hanya menggunakan kewenangannya untuk mencabut izin dari Fintech P2P Lending saja, tetapi harus memperhatikan juga masyarakat yang menjadi debitur yang telah dicabut izinnya tersebut agar jangan sampai menjadi korban penipuan/pengancaman/pemanfaatan data pribadi dan korban pandangan yang keliru tentang anggapan lunasnya utang jika perusahan penyelenggara pinjol dicabut izinnya.
Demikian jawaban dan pandangan dari kami Kantor Hukum Sembilan Sembilan dan Rekan terkait dengan pertanyaan yang telah saudara sampaikan melalui iNews Litigasi. Semoga bermanfaat khususnya bagi penanya, serta masyarakat pada umumnya.
Jakarta, 28 Juli 2024
Hormat kami,
Slamet Yuono, SH., MH (s_yuono@yahoo.com)
Partner Kantor Hukum Sembilan Sembilan dan Rekan
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
Website:
1. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Perusahaan-Penyelenggara-LPBBTI-PT-Semangat-Gotong-Royong.aspx
Tentang iNews Litigasi
iNews Litigasi adalah rubrik di iNews.id untuk tanya jawab dan konsultasi permasalahan hukum. Pembaca bisa mengirimkan pertanyaan apa saja terkait masalah hukum yang akan dijawab dan dibahas tuntas para pakar di bidangnya.
Masalah hukum perdata di antaranya perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, utang piutang, pembagian warisan, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang atau jual-beli, wanprestasi, pelanggaran hak paten, dll. Selain itu juga hukum pidana perdata antara lain kasus penipuan, pengemplangan pajak, pemalsuan dokumen, pemerasan, dll. Begitu pula kasus-kasus UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dll.