JAKARTA, iNews.id - Gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak bisa dibandingkan dengan gaji menteri. Gaji bersih yang diterima para menteri lebih tinggi dibandingkan Dewan Pengarah BPIP.
Maka itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kurang etis membesar-besarkan gaji Dewan Pengarah BPIP. Menurutnya, pekerjaan di BPIP menuntut pemikiran serius tentang ideologi sebuah negara.
"Pekerjaan Dewan Pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tetapi pekerjaan pemikiran. Jadi, semua pengarah itu orang-orang senior yang negarawan, dihormati. Jangan dibenturkan dengan gaji," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Pria yang biasa disapa JK ini menuturkan, gaji pokok yang diterima Dewan Pengarah BPIP dan para menteri sama, hanya mekanisme pemberiannya saja yang berbeda. Sehingga terlihat seolah-olah penerimaan Dewan Pengarah BPIP lebih tinggi.
Upah yang diterima BPIP semua dijadikan satu, sedangkan menteri terpisah-pisah. Ada tunjangan kinerja, tunjangan rumah dan sebagainya. Jika ditotal, gaji menteri bisa melebihi Dewan Pengarah BPIP.