JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai, kericuhan yang terjadi dalam acara job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu merupakan bentuk mendesaknya kebutuhan rakyat terhadap pekerjaan.
Nurhadi menyayangkan kericuhan di acara job fair itu hanya karena peserta berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial Pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” ucap Nurhadi dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).
Nurhadi menyebut, pemerintah daerah seharusnya bisa menganitispasi lonjakan peserta job fair tersebut.
"Manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menilai, pemerintah daerah (Pemda) sadar bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural. Oleh karenanya, dia menyebut pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event-based semata.
"Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan," kata Nurhadi.