JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri bicara mengenai perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode dan penundaan pemilu. Melihat hal ini, pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai hal tersebut sudah tepat dilakukan.
Menurut pengamat komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad larangan tersebut dinilai tepat untuk situasi saat ini. Sebab, masyarakat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, serta naiknya harga kebutuhan pokok lainnya.
Isu soal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode yang terus bergulir, dalam pandangannya, sudah tidak tepat lagi dan mengarah pada situasi kontraproduktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya menghentikan polemik yang kurang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
“Saya kira larangan itu tepat karena wacana itu kalau kita runut sebenarnya datangnya dari elite juga. Kalau melihat kebelakang entah dalam bahasa perpanjangan atau 3 periode itu kan berasal dari kalangan elite para menteri atau petinggi partai,” ujar dia dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (9/4/2022).
Nyarwi mengakui isu semacam ini sebenarnya wajar dalam sebuah negara demokrasi. Meski begitu, ada persoalan-persoalan publik lain yang lebih penting dan memerlukan penyelesaian karena, rakyat membutuhkan solusi yang menyangkut kehidupan ekonomi mereka.
“Ya sah-sah saja sebenarnya wacana semacam itu, tapi ada yang jauh lebih penting adalah menyangkut kehidupan publik yang harus segera diatasi, bukan soal presiden 3 periode tapi bagaimana mengantisipasi soal minyak goreng atau kenaikan tarif tol, BBM dan lain-lain,” ucap Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) itu.
Sementara itu, terkait berbagai usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode, ia menilai hal semacam itu menandakan jika sebagian elite masih merindukan bayang-bayang memiliki sosok pemimpin yang kuat seperti di zaman Orde Baru. Dengan keinginan semacam itu memperlihatkan soal ketaatan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi belum tertanam sepenuhnya dalam kesadaran para elite.