Dia menyebut dukungan militer bukan untuk menekan, tapi memperkuat fungsi pengamanan dalam kerja hukum. Koordinasi dengan militer bukanlah hal baru.
Hendro menjelaskan, koordinasi dengan TNI melalui Kodam Diponegoro sudah berjalan baik, termasuk keberadaan Asisten Pidana Militer (Aspidmil).
“Kita kan juga punya Aspidmil. Jadi bukan sesuatu yang baru (koordinasi dengan militer), sebenarnya nggak baru juga,” ucapnya.
“Karena memang semuanya punya tusi (tugas fungsi) yang untuk mengamankan. Apalagi sekarang sudah ada Perpres (Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025),” katanya lagi.
Kajati Jateng menutup pembicaraan dengan menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa hambatan, dengan dukungan lintas lembaga. Dia berharap kerja sama yang dijalin akan memperkuat stabilitas hukum di wilayah Jawa Tengah.
“Yang penting kita jalankan tugas dengan amanah dan profesional,” ujarnya.