Jokowi menjelaskan, baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara, sehingga dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang.
Dalam peninjauan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Dharmasyah.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai Ibu Kota.
Menurut dia, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara.
Dengan demikian, menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah. "Saya mengusulkannya di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir)," tutur Isran pada Selasa (30/4).
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Menurut Isran, nantinya ada tim teknis dari kepresidenan yang melakukan analisis dan penelitian ke lapangan untuk menentukan lokasi ibu kota.
Salah satu hal paling penting ialah mencari tahu kapasitas sumber areal untuk pendirian pusat pemerintahan. Berdasarkan data yang dihimpun Prokal, Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Untuk menuju kawasan itu hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda.