JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengingatkan kepada para pejabat hingga kepala daerah agar menjauhi praktik tindak pidana korupsi. Sebab jika ada yang tertangkap KPK, tidak ada yang bisa menolong.
Demikian disampaikan Firli saat menghadiri peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 yang dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tolong inilah, jangan menjadi alasan karena biaya politik mahal, karena ada korupsi. Karena kalau itu terjadi Pak, begitu anda melakukan korupsi, begitu ketangkap, enggak ada juga yang nolongin Pak. Jangankan yang nolongin, besuk aja enggak," kata Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Firli membeberkan bahwa korupsi terbesar ada di sektor pemerintah daerah. Berdasarkan data KPK, ada 54 persen kasus yang ditangani KPK melingkupi pemerintah daerah. Hampir seluruh kasus sudah divonis bersalah.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah, kita bagi lagi dua, 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di Kabupaten Kota ini fakta," terangnya.