Menurut dia, sikap PAN yang demikian itu bertujuan untuk menghindari terbelahnya masyarakat di daerah karena berbeda dukungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Tak hanya Kalimantan Timur, kepala daerah yang diusung PAN di Provinsi Riau dan Kota Bogor (Jawa Barat) juga menunjukkan fatsun politik yang sama.
“Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN. Kami gak minta jadi tim sukses Prabowo. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya, kami juga gak minta Bima masuk tim sukses. Kami suruh dia melayani masyarakat kota Bogor aja,” tutur Yandri.
Dia menjelaskan, PAN tidak ingin pejabat publik aktif terseret dalam kegiatan politik praktis. Sebab, hal semacam itu dapat memengaruhi kinerja mereka sebagai eksekutif menjadi tidak optimal. “Jadi kami mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik, jangan disempitkan mereka ditarik dalam poltik praktis.”