Saat ditanya apakah akan menjerat korporasi yakni PT INTI, Basaria belum dapat memastikannya. Menurut dia, semua itu tergantung dari proses penyelidikan ke depan. "Apakah bisa korporasi? Itu tergantung penyidikan juga," ucapnya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Agussalam dan Staf PT INTI, Taswin Nur. KPK menduga Andra telah menerima duit haram sebesar 96.700 dolar Singapura dari Staf PT INTI Taswin Nur.
Uang itu diduga sebagai suap kepada Andra yang telah memuluskan PT INTI untuk mengerjakan proyek BHS di enam bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II. Proyek yang bernilai Rp86 miliar itu diduga ada campur tangan Andra yang mempercepat teken kontrak antara PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) dengan PT INTI dengan penunjukan langsung.
Padahal penunjukkan langsung tersebut menyalahi aturan. Andra juga menaikan DP dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal PT INTI yang memiliki kendala cash flow.
"AYA mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT INTI. Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dan pemilik paten" tuturnya.
Atas perbuatannya Andra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.