Asep menjelaskan, pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen pembayaran merupakan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang tidak pernah dilakukan.
PT AK Persero mencairkan sejumlah dana untuk pembayaran subkontraktor fiktif ke tiga CV atas sepengetahuan dan persetujuan dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna pada 2018-2020.
Asep melanjutkan, DP memegang dan menguasai buku rekening bank, kartu ATM, dan bonggol cek tertanda tangan dari tiga CV tersebut.
"Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sejumlah sekitar Rp46 miliar," ucap Asep.
Asep menjelaskan, PSA dan DP diduga menerima aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif tersebut. Jumlahnya masih ditelusuri penyidik.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.