JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V menemukan sejumlah kerawanan perencanaan dan penganggaran, di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya dalam pengelolaan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V, Dian Patria menjelaskan, Pokir seharusnya menjadi program berbasis kebutuhan masyarakat. Tetapi kerap disalahgunakan, bahkan dialirkan pada yayasan fiktif.
"Pokok pikiran DPRD dirancang untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, kami menemukan sejumlah pelanggaran, seperti hibah uang yang tidak jelas dasarnya, yayasan fiktif, dan indikasi adanya fee atau praktik ijon. Ini tidak hanya menyimpang dari tujuan pembangunan, tetapi juga membuka celah korupsi," kata Dian dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi atas Pengelolaan Anggaran Pokir di Mataram, NTB, dikutip Sabtu (23/11/2024).
Menurut Dian, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 nenyebutkan Pokir DPRD seharusnya digunakan sebagai saran dan pendapat berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).