Berdasarkan hal tersebut, penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya berdasarkan NIK. Kedua, penggunaan DTKS merupakan perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala.
Penggunaan DTKS ini dilakukan adanya dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi, sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.
Melalui SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional atau daerah, serta pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan lima hal. Rekomendasi ini agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Pertama, kementerian atau lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS,” ujar Firli.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, kata dia, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada dinas sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial dan selanjutnya diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.