JAKARTA, iNews.id – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Permintaan itu menyusul temuan 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS).
Menanggapi temuan tersebut, KPU memperkirakan pemilih ganda akan ditemukan dalam DPS. Namun, jumlahnya tidak sampai 25 juta sebagaimana disebut kubu Prabowo-Sandi. "Kami yakin tidak akan sampai 25 juta," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Gedung KPU Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Dia menjelaskan, data yang didapat dari tim Prabowo-Sandiaga menggunakan tiga elemen data untuk menyisir data pemilih ganda, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.
Menurut dia, data NIK yang digunakan koalisi Prabowo-Sandiaga merupakan data yang diberikan KPU kepada parpol saat rekapitulasi DPS pada 12 Juni 2018.
Namun, data NIK yang tertera tidak lengkap karena empat angka terakhir diganti tanda bintang. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan permintaan tertulis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) Kemendagri lantaran terkait dengan data pribadi.