"Namun demikian, termohon maupun pihak terkait hanya mempermasalah kecil dari skema pertama dan kedua," ucapnya.
Skema pertama berkaitan dengan majunya Gibran dan dasar hukumnya. Menurut pemohon tanda-tanda itu telah terjadi sejak Gibran dimajukan sebagai Wali Kota Surakarta kemudian juga ada keberpihakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat itu dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas syarat usia capres-cawapres.
"Hal yang tidak dibantah lainnya yakni tidak diproses dengan layaknya gugatan berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestas dalam Pilpres 2024," katanya.
Skema kedua yang berkaitan dengan sejumlah jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 juga tidak dibantah di dalam Pengadilan. Terdapat tiga tanda-tanda yang menguatkan dalil itu.
"Di antaranya dimajukannya menantu Jokowi sebagai calon Wali Kota Medan. Kemudian diangkatnya anak ketiga Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI dan adanya pemilihan ratusan kepala daerah," tuturnya.
Sementara skema ketiga juga menurut kubu Ganjar-Mahfud terbukti dan tidak dibantahkan dalam persidangan. Hal ini berkaitan dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan pemangku kepentingan.
"Adanya penginisiasian dan pelaksanaan pelbagai pertemuan oleh Presiden Jokowi dengan para pemangku kepentingan," tuturnya.