JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menepis pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut internal KPK, meminta Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK alias revisi. Dia meminta Fahri menunjukkan surat resmi dari KPK.
Dia mengatakan, jika Fahri tidak dapat menunjukkan surat tersebut maka dianggap telah menyebarkan kebohongan kepada publik. Laode juga menyebut Fahri memutar balikkan fakta.
"Kalau dia tidak bisa menunjukan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik, dan memutarbalikan fakta," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/9/2019).
Laode menututkan, sebagai pimpinan DPR RI dan juga wakil rakyat, sebaiknya Fahri berbicara berdasarkan fakta. "Pimpinan DPR harus bicara berdasarkan fakta dan jangan menyebar narasi kebohongan. Kasian masyarakat," ujarnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menampik sejumlah pihak yang menyebut DPR telah bekerja secara 'senyap' terkait Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Menurut dia, revisi tersebut juga merupakan atas permintaan dari pimpinan KPK itu sendiri.
Fahri menuturkan, pembahasan mengenai revisi UU KPK dilakukan atas dasar permintaan dari sejumlah pihak. Dia menegaskan perubahan UU tersebut bukan merupakan kemauan anggota dewan semata.
"Permintaan revisi ini sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK ini," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).