Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memahami bahwa kajian mengenai pemberantasan korupsi perlu terus dikembangkan. Salah satunya dengan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia.
Namun, Hasbi menekankan bahwa setiap gagasan dari kerangka internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional. Menurutnya, perubahan aturan harus mempertimbangkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Dia juga mengingatkan pentingnya sistem hukum yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Hasbi tidak ingin perubahan ketentuan justru mempersempit ruang penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
"Semangat kita seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi, bukan memperlemah. Jangan sampai perubahan aturan justru memberikan ruang lebih besar bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya,” katanya.