Mahfud melihat, saat ini konsep hukum politik di Indonesia semakin tidak jelas dan tidak utuh. Padahal, jika ingin politik hukum di Tanah Air membaik maka harusnya ada semacam sinkronisasi UU.
Artinya, kehadiran UU Penyiaran harus bisa saling mendukung dengan UU Pers, UU Pidana, bukan dipetik berdasar kepentingan saja.
"Kembali, bagaimana political will kita, atau lebih tinggi lagi moral dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara, atau kalau lebih tinggi lagi kalau orang beriman, bagaimana kita beragama, menggunakan agama itu untuk kebaikan, bernegara dan berbangsa," kata mantan Ketua MK itu.