JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah lewat putusannya. Dia menilai, putusan tersebut dapat menimbulkan kerumitan tata hukum.
Dia mengatakan putusan tersebut sebenarnya tidak bermasalah. Namun, masalah timbul dari sisi teknis.
"Yang isinya bahwa pemilihan lokal itu diselenggarakan 2 tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Itu menjadi problem," kata Mahfud ditemui di Pos Bloc Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Menurut dia, penundaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota selama 2,5 tahun bisa diatasi dengan mengangkat penjabat. Sebab, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.
Akan tetapi, mekanisme serupa tidak bisa diterapkan pada anggota DPRD.
"Tapi kalau DPRD itu enggak bisa pakai penjabat, enggak ada penjabat DPRD. Nah itu kan jadi problem. Gimana ini ngaturnya sehingga banyak partai yang menganggap MK ceroboh," ujarnya.