Dia menyebutkan, ada 3 hal yang memberatkan Saeful. Pertama, Saeful dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kedua, perbuatan terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, serta Saeful telah menikmati keuntungan dari perbuatannya.
Sementara, hal yang meringankan Saeful juga ada tiga. Pertama Saeful dinilai sopan ketika dalam persidangan. Kedua, Saeful mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta yang terakhir Saeful memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak.
Saeful dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.