Begitu pula ketika masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan laporannya. Persoalannya bukan sekadar komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan informasi dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang munculnya persepsi bahwa proses hukum tidak berjalan secara transparan.
Demikian halnya dengan penyimpangan prosedur. Prosedur bukan sekadar dokumen administratif. Prosedur merupakan instrumen untuk memastikan setiap warga memperoleh perlakuan yang setara.
Oleh karena itu, pendekatan terhadap maladministrasi di Polri harus bergeser dari sekadar reaktif menjadi preventif.
Kapolri Baru Perlu Terbuka terhadap ORI
Ada satu komitmen yang patut diminta dari kepemimpinan Polri, yaitu keterbukaan terhadap pengawasan eksternal Ombudsman RI. Keterbukaan itu setidaknya dapat diwujudkan dalam beberapa hal.
Pertama, memastikan seluruh jajaran Polri memberikan akses dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan Ombudsman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak akan efektif jika lembaga pengawas kesulitan memperoleh informasi atau menghadapi hambatan administratif ketika menjalankan kewenangannya.