Menurut Yesi, tindak lanjut tersebut penting untuk menjaga akses pasar bagi peternak mandiri. Dia berharap telur yang dihasilkan peternak rakyat tetap memiliki ruang pemasaran di pasar rakyat, sementara kegiatan usaha integrator dijalankan sesuai koridor regulasi.
“Kalau memang menurut Permentan 10 Tahun 2024 ini budidayanya untuk ekspor, harusnya memang tidak dijual di pasar becek. Biarkan pasar becek itu adalah produksi dari telur-telur kami peternak rakyat,” ujarnya.
Namun, dia menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diikuti pengawasan langsung agar ketentuan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha benar-benar diterapkan di lapangan.
Apresiasi terhadap dukungan pemerintah juga disampaikan Eti Marlina, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT yang menaungi asosiasi dan koperasi peternak di Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek. Eti, yang juga menjabat Ketua Koperasi BPKB Bina Peternak Karya Bersama, mengapresiasi penyaluran jagung SPHP serta upaya pemerintah membangun ekosistem yang menghubungkan petani dan peternak.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertanian, Perum Bulog dan jajaran atas penyaluran jagung SPHP SK-1, SK-2, dan SK-3. Kami berharap di tahun 2027 tetap ada penyaluran jagung SPHP dan seterusnya,” ujar Eti.