JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres pada hari ini Senin (22/4/2024). Putusan itu merupakan permohonan PHPU yang diajukan kubu 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Persidangan sengketa PHPU akan dimulai pukul 09.00 WIB. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud juga dijadwalkan akan menghadiri putusan itu.
"Pengucapan putusan. Tempat gedung MKRI 1 lantai 2," tulis keterangan di laman resmi MK, Senin (22/4/2024).
Sementara itu, dalam petitumnya kedua pemohon meminta agar MK dapat mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
Berikut petitum yang diajukan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang diktum kesatu
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara lang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya