JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. KPK akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.
"KPK tentu menghormati dan patuh atas putusan MK yang menguji terkait dengan pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Selasa (7/4/2026).
Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum selanjutnya akan mempelajari putusan tersebut. Hal ini dilakukan terkait penanganan kasus yang sedang berjalan di lembaga antirasuah itu.
Menurutnya, putusan ini justru memberikan kepastian hukum. Dia menilai, putusan ini bisa membantu KPK agar tidak ada celah hukum dalam penanganan perkara rasuah.
"Dalam putusan tersebut MK memberikan tafsir bahwa lembaga yang punya kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK," kata Budi.