JAKARTA, iNews.id - Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) mendesak penguatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mencegah penggunaan karya jurnalistik sebagai pintu masuk kriminalisasi wartawan. SAJID menilai penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan profesi wartawan.
Pernyataan tersebut disampaikan SAJID menyikapi kesaksian Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Ketua Umum SAJID Bachtiar Nasir mengatakan, persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu penting bagi masa depan kemerdekaan pers. Masalah ini melampaui kepentingan seorang wartawan, perusahaan media, atau perkara hukum tertentu.
"Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat kepada pers sebagai saluran informasi dan sarana mencari kebenaran," kata Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulis.
SAJID menegaskan produk jurnalistik memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Karena itu, penggunaannya dalam proses pidana tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap profesi wartawan.