Meski demikian, SAJID mengingatkan perlindungan terhadap narasumber bukan berarti membenarkan penyebaran fitnah atau informasi yang tidak terverifikasi. Wartawan tetap wajib menjalankan prinsip tabayyun, menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Dalam pernyataannya, SAJID juga menyinggung pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. SAJID merujuk Pasal 4 ayat (4) yang menjamin hak tolak wartawan untuk melindungi identitas sumber berita yang wajib dirahasiakan serta Pasal 8 yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Perlindungan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026. Putusan itu mempertegas pentingnya mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi.
"SAJID memandang putusan tersebut sebagai kemajuan penting dalam perlindungan kemerdekaan pers. Namun, implementasinya membutuhkan kesamaan pemahaman antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dewan Pers, dan perusahaan pers," kata.
Karena itu, SAJID mendorong penguatan UU Pers, terutama terkait batas penggunaan produk jurnalistik dalam pembuktian pidana, perlindungan bahan kerja redaksi yang bersifat rahasia, hak tolak, serta mekanisme pemeriksaan wartawan.