Menurut Aiman, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.
Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers. Apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.
"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.
Dia menjelaskan, fungsi utama media adalah sebagai clearing house atau rumah penjernih atas segala informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.
"Ketika narasumber takut untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, maka bencana demokrasi, bencana kebenaran bagi publik yang akan menjadi korbannya," kata Aiman.