"Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh secara otomatis menjadikan wartawan bertanggung jawab atas pernyataan narasumber, apalagi membuka peluang intimidasi terhadap kerja redaksi," katanya.
SAJID juga menegaskan ruang redaksi bukan perpanjangan tangan dari ruang penyidikan. Wartawan memiliki tugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana.
Organisasi ini turut mengingatkan dampak pemanggilan wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik terhadap kepercayaan narasumber. Menurut SAJID, hubungan wartawan dan narasumber dibangun atas dasar kepercayaan. Jika setiap wawancara berpotensi menyeret wartawan atau narasumber ke persoalan hukum, masyarakat bisa semakin enggan memberikan informasi, termasuk mengenai penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kebijakan, dan persoalan publik lainnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan chilling effect atau efek gentar, yakni situasi ketika seseorang membatasi kebebasan berbicara karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Dampaknya dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan sekaligus mengurangi hak masyarakat memperoleh informasi.
"Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui," kata Bachtiar Nasir.