SAJID menegaskan perlindungan profesi bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada wartawan. Produk jurnalistik tetap dapat memiliki relevansi dalam pembuktian yang sah, tetapi penggunaannya harus menghormati hak profesi dan tidak menjadi sarana kriminalisasi pers.
"Dalam perkara Dokter Tifa, SAJID menghormati independensi majelis hakim dan proses hukum yang berlangsung. Perhatian SAJID tertuju pada pencegahan preseden yang dapat menghambat kerja jurnalistik pada masa mendatang," katanya.
Lima Seruan SAJID
SAJID menyampaikan lima seruan terkait perlindungan kemerdekaan pers. Pertama, mendesak aparat penegak hukum menghormati UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hak tolak wartawan, serta Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
Kedua, mendorong penguatan UU Pers untuk menjamin perlindungan profesi, kerahasiaan narasumber, dan kepastian batas penggunaan produk jurnalistik dalam proses pembuktian pidana.
Ketiga, meminta Dewan Pers memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum serta menyusun pedoman pemeriksaan wartawan dan penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.